menggunakanistilah, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. 6. Rapat Staf Dosen Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia bulan Maret 1973 di Cirebon, memutuskan sebaiknnya menggunakan istilah Hukum Hukum Acara Perdata c. Hukum Peradilan Administrasi Negara 3. Hukum Kepolisian 4. Hukum Proses Perundang-undangan / Regelaarsrecht.
Dalamhal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusanpengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun kemudianapabila terjadi [Selengkapnya] Halserupa juga dikatakan oleh Rozali Abdullah dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal. 99). Dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat condemnatoir, berisi penghukuman pada tergugat dalam hal ini adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan suatu kewajiban yang berupa: PeradilanAgama; Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Peradilan Militer; Peradilan Khusus; Peradilan Niaga; Peradilan Anak; Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) Contoh-contoh kasus; Materi Hukum Acara A. Menangani Perkara Perdata (3 Sesi) Surat kuasa; Macam-macam gugatan: gugatan perdata biasa, gugatan class action/perwakilan, gugatan UlasanLengkap. Secara tekstual, UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") menyatakan pihak yang bisa mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tata usaha negara adalah penggugat dan tergugat. Pasal 122 UU PTUN menyebutkan: Hukumacara peradilan tata usaha negara / oleh, R. Wiyono, S.H. ; editor, Tarmizi dan Ihsan | OPAC Perpustakaan Nasional RI. Cite This Tampung. Jenis Bahan. Monograf. Judul. Hukum acara peradilan tata usaha negara / oleh, R. Wiyono, S.H. ; editor, Tarmizi dan Ihsan. Judul Asli. gPNxfG.